Mengenal IMB

 BERITA PROPERTY

mengenal-imb

IMB atau juga “Izin Mendirikan Bangunan” merupakan hal yang harus ada disetiap kita mendirikan suatu bangunan. Apalagi IMB merupakan salah satu syarat sah yang harus ada saat terjadi suatu transaksi jual beli suatu bangunan. Berdasarkan pengertiannya, IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Agar tercipta tatanan tertentu berupa ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum suatu bangunan, IMB merupakan salah satu produk hukum dan syarat legal suatu bangunan yang harus diwujudkan. Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009 merupakan dasar hukum yang mengatur kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Bangunan yang dimaksud disini termasuk Rumah Tinggal, Rumah Susun, Rumah Ibadah, hingga Gedung Perkantoran. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Mungkin banyak diantara kita yang bertanya-tanya, Apa sih untungnya bangunan mempunyai IMB…? Disamping IMB merupakan syarat legal atau hukum yang harus dipunyai setiap bangunan, berikut adalah kelebihan bangunan yang memiliki IMB dibandingkan dengan ang tidak punya, yaitu:

  • Bangunan memiliki nilai jual yang tinggi
  • Jaminan Kredit Bank
  • Peningkatan Status Tanah
  • Informasi Peruntukan dan Rencana Jalan

Berdasarkan keberadaanya, IMB dapat diperoleh melalui dua tata cara pengurusan, yaitu pengurusan IMB melalui jalur online dan jalur offline,

Prosedur Pengurusan IMB Via Jalur Online

Dewasa ini dijaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, untuk mengurus segala sesuatu semisal IMB, kita tidak perlu repot datang ke kantor dinas terkait, yaitu kantor Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Proses yang dilakukan cukup didepan komputer atau handphone saja, proses tersebutlah yang dinamakan mengurus IMB via jalur online. Bagi pemohon, semua pendaftaran akan dilakukan secara online melalui website www.dppb.go.id (Wikipedia).

Alur yang terjadi pada sistem online pengurusan IMB adalah menghubungkan Dinas dengan Suku Dinas P2B hingga tingkat kecamatan. Pemohon tinggal memilih menu IMB rumah tinggal atau non-rumah tinggal. Setelah itu, pemohon memasukkan lampiran data berupa gambar bangunan yang dimaksud. Pengisian data harus lengkap. Jika tidak, permohonan akan tertolak. Selanjutnya, pemohon membayar retribusi ke Bank DKI atau Bank Daerah terkait. Setelah membayar, buktinya dipindai lalu dikirim.

Kenapa sistem online ini dibuat…? Tujuan dari pembuatan sistem online ini adalah untuk mempermudah segala administrasi pengurusan IMB juga untuk menekan praktik pencaloan dalam mendapatkan IMB. Sistem online tersebut pertama kali mulai diterapkan pada 1 Februari 2014 dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2014.

Untuk menghindari celah bagi pembuat IMB palsu, verifikasi dokumen akan dilakukan saat pemohon mengambil sertifikat IMB di masing-masing kecamatan, yaitu setelah pemohon selesai membayar retribusi pembuatan IMB. Jika beberapa dokumen terdeteksi tidak sesuai seperti tujuan penggunaan bangunan, permohonan dapat ditolak dan pemohon bisa dikenakan sanksi pidana atas tuduhan pemalsuan dokume (Wikipedia).

Prosedur Pengurusan IMB Via Jalur Offline

Selain jalur online, jalur offline juga bisa dipilih sebagai jalur pengurusan IMB. Maksud dari via jalur offline disini adalah orang yang mengurus IMB bisa langsung mendatangai kantor dinas terkait yaitu Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B).

Diambil dari situs atau website dppb.go.id/, persyaratan pengurusan IMB melalui cara offline atau datang langsung adalah sebagai berikut;

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat bukti kepemilikan tanah berupa:
  1. Sertifikat Tanah
  2. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut;
  3. Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur/Walikota untuk bangunan gedung bersifat sementara, bangunan gedung di atas/bawah prasarana, bangunan gedung di atas/bawah air atau bangunan gedung khusus dan penampungan sementara;
  4. Surat Pernyataan dari instansi pemerintah khusus untuk bangunan gedung milik Pemerintah.Surat pernyataan (di atas materai) dari pemohon diketahui Lurah, yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa untuk pengajuan IMB
  • SIPPT untuk lahan yang memiliki luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) atau yang dipersyaratkan
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK)
  • Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) bagi yang disyaratkan
  • Rancangan arsitektur ditandatangani oleh Arsitek yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan
  • Perencanaan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana struktur yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan
  • Rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung yang ditandatangani oleh perencana mekanikal dan elektrikal yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan
  • Fotokopi yang dilegalisir IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan
  • SK dan gambar IMB lama untuk kegiatan penambahan dan/atau perubahan bangunan

Author: 

Marketing Perumahan dan Ruko di Semarang, Untuk detail informasi mengenai Tipe Rumah dan Ruko, Survey Lokasi, informasi tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun pemesanan Rumah dan Ruko di Semarang silahkan hubungi Telp/Wa: 0812 2666 0880, 0815 7575 9696 atau pin BB 513DABD3

No Responses